Kenali lebih dekat jajaran pemerintah desa yang mendukung pelayanan terbaik.
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Perencanaan
Kaur Keuangan
Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahteraan
Kasi Pelayanan
Kadus Dusun I
Kadus Dusun II
Kadus Dusun III
Kadus Dusun IV
Kadus Dusun V
Berbagai kemudahan layanan publik dan informasi yang disediakan untuk warga desa.
Informasi transparan mengenai target, realisasi, dan progres program kerja desa.
Digitalisasi administrasi desa melalui aplikasi website desa untuk mempercepat pembuatan surat pengantar, pengaduan warga, dan transparansi anggaran.
Inovasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui Bank Sampah Desa. Warga mengumpulkan sampah anorganik yang bisa didaur ulang untuk dikonversi menjadi tabungan emas (bekerja sama dengan Pegadaian) atau pembayaran PBB
Pengembangan potensi lahan kas desa menjadi kawasan eduwisata pertanian dan pemancingan yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa.
Undangan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Giat nakes desa Mulya jaya hari ini melaksanakan posyandu bayi, balita,PTM lansia
Giat BIAS (bln imunisasi sekolah) SDN Mulya jaya
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa Mulya Jaya , Nibung Muratara Tahun Anggaran 2026
Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Realisasi Apdes 2025
Pengukuran dan Penetapan Wilayah Desa 0 kilometer
Pada hari **Senin, 21 September 2026**, telah dilaksanakan kegiatan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Mulya Jaya dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan kegiatan Desa Tahun Anggaran 2027**.
Kegiatan tersebut bertempat di **Balai Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara**, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta tokoh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa, di antaranya **Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Nibung, Pendamping Desa, Babinsa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa Mulya Jaya, serta unsur masyarakat Desa Mulya Jaya**.
Musrenbangdes dilaksanakan sebagai wadah untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat serta membahas berbagai usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan dalam penyusunan **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027**. Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi prioritas di Desa Mulya Jaya, baik di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kegiatan berlangsung secara **musyawarah, terbuka, dan partisipatif**, dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan saran, masukan, serta usulan kegiatan yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Melalui pelaksanaan Musrenbangdes ini diharapkan tersusun perencanaan pembangunan Desa Mulya Jaya Tahun Anggaran 2027 yang **transparan, partisipatif, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mulya Jaya**.
MURATARA β Pemerintah Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, resmi melakukan terobosan baru dengan meluncurkan platform digital berupa website resmi desa. Langkah ini diambil guna meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan serta mempercepat pelayanan administrasi bagi warga setempat.Melalui portal Website Resmi Desa Mulya Jaya, masyarakat kini dapat mengakses berbagai informasi penting secara real-time. Layanan yang disediakan mencakup struktur organisasi pemerintahan desa, data demografi penduduk, transparansi pengelolaan anggaran, hingga infografis perkembangan desa.Kepala Desa Mulya Jaya menyampaikan bahwa kehadiran website ini merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan modern."Di era digital ini, kami ingin memastikan warga Desa Mulya Jaya mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi dan mengurus administrasi. Tidak hanya itu, website ini juga menjadi jendela bagi pihak luar untuk melihat langsung potensi desa kita, mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan," ujarnya.Selain fokus pada pelayanan publik, website ini juga menyediakan ruang khusus berita desa. Fitur ini berfungsi untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembangunan, penyaluran bantuan, serta agenda-agenda penting yang diselenggarakan oleh pemuda karang taruna maupun ibu-ibu PKK.Dengan hadirnya inovasi ini, Desa Mulya Jaya diharapkan dapat menjadi salah satu pelopor desa digital di Kecamatan Nibung, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal roda pemerintahan desa menuju kemajuan bersama. (Adv)
Pemerintah Desa secara resmi mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Publikasi ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan wujud pertanggungjawaban penyerapan anggaran secara transparan kepada seluruh masyarakat.Berdasarkan data yang dirilis oleh PPID Desa, secara umum realisasi anggaran tahun 2025 berjalan dengan sangat baik dan mencatatkan surplus anggaran berkat efisiensi di berbagai sektor belanja operasional dan program kerja fisik.Rincian Capaian Pendapatan dan Belanja DesaTotal pendapatan desa sepanjang tahun 2025 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta bantuan keuangan provinsi tercatat sebesar Rp 1.250.000.000.Sementara itu, total penyerapan belanja desa untuk mendanai 5 bidang utama pemerintahan terealisasi sebesar Rp 1.216.000.000 (atau mencapai 97,28% dari target). Dengan demikian, kas keuangan desa mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp 34.000.000 yang secara otomatis akan ditetapkan menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.Berikut adalah ringkasan serapan anggaran per bidang sepanjang tahun 2025:Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Terealisasi untuk penghasilan tetap (Siltap) perangkat, operasional kantor BPD, dan pelayanan publik.Pelaksanaan Pembangunan Desa: Berhasil menuntaskan program unggulan berupa perbaikan jalan lingkungan RW 04 sepanjang 500 meter dan pemasangan Kios Anjungan Pelayanan Mandiri.Pembinaan Kemasyarakatan: Penyelenggaraan pos ronda malam terpadu, pelatihan kepemudaan, dan pembinaan lembaga adat.Pemberdayaan Masyarakat: Penguatan kapasitas modal BUMDes untuk sektor eduwisata serta pelatihan ketahanan pangan.Penanggulangan Bencana & Darurat: Penyaluran BLT Dana Desa secara tepat sasaran kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Komitmen Keberlanjutan PembangunanKepala Desa [Nama Desa] menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, serta warga yang telah ikut serta mengawal pembangunan desa sepanjang tahun 2025."Surplus anggaran sebesar 34 juta rupiah ini menjadi bukti efisiensi kerja tim di lapangan. Sesuai aturan, dana Silpa ini tidak akan mengendap, melainkan langsung kami masukkan ke dalam struktur APBDes untuk mendanai program prioritas warga yang belum terakomodasi penuh," jelas Kepala Desa.Sekretaris Desa selaku Atasan PPID Desa menambahkan bahwa selain melalui website resmi, rincian infografis laporan realisasi anggaran ini juga dicetak dalam bentuk baliho besar yang dipasang di depan kantor desa dan titik-titik strategis dusun agar seluruh warga dapat membaca dan mengontrolnya dengan mudah. (Tim Redaksi Web Desa)
Pemerintah Desa kembali merealisasikan komitmennya dalam membantu perekonomian warga dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III. Proses penyaluran bantuan ini berlangsung dengan tertib dan lancar di loket pelayanan Kantor Desa [Nama Desa].Penyaluran tahap ini menyasar puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah divalidasi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Masing-masing KPM menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September, sehingga total nominal yang diterima oleh setiap warga adalah sebesar Rp 900.000.Prioritas untuk Lansia dan Warga Sakit Menahun Kepala Desa menjelaskan bahwa penentuan penerima BLT Dana Desa ini mengacu ketat pada regulasi pemerintah instansi terkait, dengan memprioritaskan keluarga miskin ekstrem, lansia tunggal, serta warga yang mengidap sakit menahun."Kami memastikan proses verifikasi data dilakukan secara transparan oleh jajaran RT dan RW agar tidak ada bantuan yang tumpang tindih dengan program bansos lain seperti PKH atau BPNT. Semua yang menerima hari ini benar-benar layak dan membutuhkan," ujar Kepala Desa di sela-sela kegiatan.Demi memberikan kemudahan akses, pemerintah desa membagi jadwal pengambilan menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi untuk warga Dusun I dan II, serta sesi siang untuk warga Dusun III dan IV. Bagi warga lansia atau sakit yang tidak memungkinkan datang ke kantor desa, perangkat desa bersama Kepala Dusun mengambil inisiatif mengantarkan bantuan langsung secara door-to-door ke rumah warga tersebut.Dipastikan Bebas Pungutan Liar (Pungli)Sekretaris Desa selaku Atasan PPID Desa menegaskan bahwa seluruh proses penyerahan BLT Dana Desa ini bebas dari segala bentuk potongan atau pungutan biaya apa pun. Warga diimbau untuk segera melaporkan ke meja pengaduan PPID jika menemukan adanya oknum yang meminta imbalan atas bantuan ini."Uang tunai diserahkan utuh Rp 900.000. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, membeli sembako, atau pemeliharaan kesehatan," tutup Sekretaris Desa.Warga yang hadir tampak mengantre dengan tertib dengan membawa dokumen wajib seperti KTP Elektronik asli dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi pencairan. Jalannya penyaluran bantuan ini juga turut dikawal dan disaksikan langsung oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat untuk memastikan keamanan. (Tim Redaksi Web Desa
Pemerintah Desa resmi menggelar forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027. Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta puluhan perwakilan warga dari setiap Rukun Warga (RW).Forum tahunan ini menjadi wadah krusial bagi warga untuk menyalurkan aspirasi pembangunan secara langsung. Kepala Desa menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan dana transfer, baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dapat terserap secara tepat sasaran demi kemajuan bersama.Fokus pada Infrastruktur dan Penanganan StuntingDalam dinamika musyawarah yang berjalan hangat tersebut, usulan warga didominasi oleh dua sektor utama, yaitu perbaikan infrastruktur jalan lingkungan dan penguatan program kesehatan keluarga.Warga di wilayah RW 04, misalnya, secara kompak mengajukan usulan perbaikan jalan pemukiman sepanjang 500 meter yang kerap tergenang air saat musim hujan. Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah desa langsung memasukkan usulan ini ke dalam skala prioritas fisik. Kerennya, warga juga menyatakan kesiapannya untuk bergotong-royong membantu proses pengerjaan jika material fisik telah difasilitasi oleh desa.Di sektor kesehatan, forum juga menyepakati alokasi anggaran yang lebih kuat untuk program Gerakan Garpu Stunting. Program inovatif ini berfokus pada pemberian makanan tambahan bergizi berbasis pangan lokal, seperti lele dan telur hasil budidaya ketahanan pangan desa, untuk balita terindikasi stunting dan ibu hamil.Komitmen Anggaran yang TransparanSelain menjaring aspirasi, pemerintah desa bersama PPID Desa memanfaatkan momen ini untuk memaparkan Laporan Realisasi APBDes berjalan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik."Kami ingin warga tahu persis ke mana setiap rupiah anggaran desa mengalir. Apakah anggaran kita mengalami surplus atau membutuhkan pembiayaan netto dari Silpa tahun lalu, semuanya kami buka secara transparan di papan informasi publik dan website desa ini," ujar Sekretaris Desa selaku Atasan PPID Desa.Melalui Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa berharap seluruh program unggulan yang telah disepakati dapat berjalan lancar pada tahun anggaran mendatang. Hasil dari forum ini selanjutnya akan dikompilasi menjadi dokumen RKPDes final sebelum disahkan bersama BPD menjadi Peraturan Desa. (Tim Redaksi Web Desa
Pusat layanan keterbukaan informasi publik dan dokumen transparan desa.
Operasional: Senin - Jumat Pkl. 08.00 s/d 16.00